Dewanggaumroh.com - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi melarang praktik jual beli user Siskopatuh sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk menutup berbagai celah penyimpangan yang selama ini dinilai berpotensi memicu praktik percaloan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi jemaah.

Kemenhaj menilai perpindahan atau perdagangan akses user Siskopatuh dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sistem, mengganggu kualitas pelayanan, hingga menimbulkan risiko gagalnya proses keberangkatan jemaah. Oleh karena itu, seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIHU) diminta menjalankan operasional sesuai aturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, menegaskan bahwa kepatuhan setiap penyelenggara menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah harus berkomitmen menjaga integritas sistem demi terciptanya layanan yang aman, tertib, dan profesional.

Pemerintah juga memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang tetap melakukan pelanggaran. Apabila masih ditemukan praktik jual beli user Siskopatuh maupun bentuk penyimpangan lainnya, pelaku dapat dikenai proses hukum dan berhadapan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menegakkan regulasi, Kemenhaj mengingatkan bahwa kualitas penyelenggaraan umrah tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari kepastian layanan yang diterima jemaah. Mulai dari pengurusan visa, ketersediaan tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga seluruh fasilitas selama perjalanan ibadah harus dipastikan berjalan sesuai standar sehingga jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari Asphirasi. Organisasi tersebut menilai penghentian praktik jual beli user Siskopatuh merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan industri haji dan umrah yang lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan jemaah. Asphirasi juga berharap pengawasan terhadap implementasi aturan dilakukan secara konsisten agar tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi.